Macam-macamSatuan Ukur Tanah yang ada di indonesia



Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem satuan internasional untuk menentukan sebuah ukuran. Dalam bidang properti yang identik dengan ukuran luas (khususnya tanah), Indonesia secara baku menggunakan satuan meter persegi (m2). Tidak hanya m2, masih ada beberapa satuan ukuran yang biasa dipakai untuk menghitung luas tanah.Nah, untuk mengetahui ukuran luas selain m2, yuk simak info berikut:


Are = 100 m2
Hektar (ha) = 100 are = 10.000 m2
Kilometer persegi (km2) = 100 hektar = 10 000 are = 1.000.000 m2
Kaki persegi = 144 (12 × 12) inci persegi = ± 0,09 m2
Yard (ela) persegi = 9 (3 × 3) kaki persegi = ± 0,84 m2
Ekar = 10 rantai persegi = 43.560 kaki persegi = ± 047 m2
Mil persegi = 640 ekar = 2,59 km2



Tidak hanya menggunakan istilah nasional, Indonesia yang memiliki satuan luas yang lain. Banyaknya daerah di Indonesia membuat satuan luas tanah pun menjadi beragam. Berikut beberapa istilah satuan luas yang dikenal di berbagai daerah:
Ubin (nasional) = ru (Jawa Tengah) = tumbak/tombak (Jawa Barat) = ±14,1 m2
Bahu (bau, bouw) = 500 ubin = ± 031 m2
Lupit = 250 ru/ubin = 3.570 m2
Iring = 125 ru/ubin = 1.785 m2
Paron = 62,5 ru/ubin = ± 893 m2
Prowolon = 31,25 ru/ubin = ± 446 m2
Sangga = 5 ru/ubin = 70 m2
Kesuk (Jawa Mataraman), bervariasi dari 1000 m2 hingga hektar
Rakit (Pantura Jawa) = 1000 m2
Anggar (Kalimantan Barat) = 1/33 hektar
Borong (Kalimantan Barat) = 1/6 hektar
Rantai (di perkebunan Sumatera) = 484 (22 × 22) yard persegi = ± 405 m2
Tampah (sekitar 6.750 sampai 7.680 m2)

Semoga informasi singkat diatas dapat bermanfaat


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Polres Langkat Gelar Operasi Patuh Toba 2018

Kepolisian Resort (Polres) Langkat melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Patuh Toba 2018, di halaman Jananuraga Mapolres Langkat, Kamis (26/4/2018) pagi. Kapolres Langkat AKBP Dede Rojudin bertindak sebagai pembina upacara, menyampaikan amanat tertulis Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Royke Lumowa MM, yang menyebutkan, sesuai amanat undang undang nomor 12 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, diharapkan untuk mewujudkan dan memelihara keamanan keselamatan dan kelancaran serta ketertiban dalam berlalu lintas (Kamseltibcar Lantas). Meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalutas korban kecelakaan lalu lintas. Membangun budaya tertib berlalu lintas dan Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. Keempat item diatas merupakan hal yang kompleks dan tidak bisa ditangani oleh polantas sendiri, melainkan sinergitas antar pemangku kepentingan menjadi sangat mendasar dalam menemukan akar masalah dan solusinya yang harus diterima dan dijalankan oleh s...
Baca selengkapnya

Biaya pengurusan SIM (Surat Ijin Mengemudi)

SIM (Surat Ijin Mengemudi) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseoraang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan trampil mengemudikan kendaraan bermotor. Dasar Hukum 1. UU No. 2 Thn. 2002     * Pasal 14 ayat (1) b     * Pasal 15 ayat (2) c 2. Peraturan Pemerintah No. 44 / 1993 Pasal 216 Fungsi dan Peranan -  Sebagai sarana identifikasi / jati diri seseorang -  Sebagai alat bukti -  Sebagai sarana upaya paksa -  Sebagai sarana pelayanan masyarakat Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM peraturan ini tercantum pada Pasal 18 (1) UU No. 14 Th 1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor diwilayah wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM). Penggunaan Golongan SIM -  Pasal 211 (2) PP 44 / 93 Golongan SIM A SIM untuk kendaraan bermotor roda 4 dengan berat yang diperbolehkan tida...
Baca selengkapnya

Sat Lantas Polres Langkat menandatangani fakta Integritas wilayah bebas korupsi

Seluruh personel Sat Lantas Polres Langkat, menandatangani fakta Integritas pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bebas melayani (WBBM) di Kantor Sat Lantas, Kamis (26/4/2018). Penandatanganan tersebut dilakukan pertama kali, Kasat Lantas Polres Langkat, AKP M. Rikki Ramadhan, yang diikuti seluruh perwira dan personel Sat Lantas Polres Langkat. Sebelumnya, Kapolres Langkat, AKBP Dede Rojudin, bertindak selaku irup dalam rangka penandatanganan pakta integritas pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bebas melayani. Dalam arahannya, Kapolres mengatakan bahwa polantas harus memiliki idealisme dalam bertugas. Nantinya akan dilaksanakan launching WBK kepada masyarakat. "Selain itu juga untuk menekan jumlah laka terutama laka lantas yang menyebabkan korban meninggal dunia dan tetap humanis dalam melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat ...
Baca selengkapnya